Syarat dan Ketentuan Pembuatan SIU-P4

-

Syarat dan Ketentuan Pembuatan SIU-P4





Dari data Asosiasi REI (Real Estate Indonesia) perkembangan kegiatan usaha properti di Indonesia meningkat hingga 30 persen 
Meningkatnya kegiatan usaha properti berbanding lurus dengan peningkatan kegiatan usaha jasa perantara properti. agar dapat berjalannya jasa perantara properti yang diakui Legal Hukum harus memenuhi izin tertentu untuk bisa menjalankan usahanya,
Surat Izin Usaha Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4) diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (Permendag No. 51/2017) 
(yang merupakan perubahan dari Permendag No. 33/2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti dan Permendag No. 107/2015 tentang Perubahan atas Permendag No. 33/2008 yang sudah tidak sesuai lagi sesuai peraturan tersebut,)


SIU-P4 diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi (LSP) Broker Properti Indonesia (BPI).


Hal tersebut tertuang dalam 
  • Permendag Nomor 105/M.DAG/PER/12/2015 tentang pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori real estat golongan pokok real estat bidang perantara perdagangan properti,
  • Permendag Nomor 106/M-Dag/PER/12/2015 tentang Penerapan Kerangka Kerja Kualifikasi Nasional Indonesia bidang perantara perdagangan properti,dan Permendag Nomor 17/M-DAG/PER/12/2015 menyangkut perubahan atas Permendag Nomor 33/M-DAG/PER/9/2008 tentang perusahaan perantara perdagangan properti. 
Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (P4) adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia perantaraan sewa-menyewa,penelitian dan pengkajian, pemasaran, serta konsultasi dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan properti berdasarkan perintah Pengguna Jasa yang diatur dalam perjanjian tertulis.
Untuk mendapatkan SIU-P4 harus memenuhi kriteria diantaranya : 
  • Kegiatan usaha perantara properti hanya bisa dilakukan oleh perusahaan penanaman modal dalam negeri, tetapi perusahaan tersebut dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 2 Permendag 51/M-DAG/PER/7/2017) P4 diwajibkan minimal memiliki dua tenaga dan kantor cabang minimal memiliki satu tenaga ahli. 
Tenaga ahli tersebut harus dibuktikan keahliannya dengan Sertifikat Kompetensi Perantara Perdagangan Properti dan tenaga ahli tersebut tidak boleh bekerja pada P4 lainnya (Pasal 4 jo Pasal 5 Permendag 51/M-DAG/PER/7/2017).
Cara untuk menjadi tenaga ahli perantara properti atau yang biasa disebut broker/Agensi 
  • Daftarkan perusahaan ke Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI), di AREBI terdapat pelatihan bagi para calon Broker Properti. 
  • Melakukan uji tenaga ahli di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Setelah calon Broker dilatih di AREBI, kemudian calon Broker tersebut diuji di LSP. Apabila memenuhi, Broker tersebut mendapat sertifikasi tenaga ahli.
Selanjutnya untuk mengajukan SIU-P4 paling sedikit memuat diantaranya : 
  • Lingkup kegiatan yang ditugaskan; Obyek Properti; Hak dan kewajiban para pihak 
  • Nilai atau persentase dan tata cara pembayara Komisi
  • Jangka waktu perjanjian; dan Penyelesaian perselisihan. 
Setelah memenuhi persyaratan tersebut, P4 harus mengikuti prosedur pengajuan SIU-P4, yaitu :
Mengisi Surat Permohonan (“SP SIU-P4”), formulir yang harus di isi dapat di download dari Website Departemen Perdagangan RI. 
Permohonan penerbitan dan pendaftaran ulang SIU-P4 diajukan kepada Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Kementerian Perdagangan dengan perantaraan Lembaga Online Single Submission atau Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan (“OSS”) 

Langkah selanjutnya mengirimkan dokumen-dokumen sebagai berikut: 
  • Copy Akte Pendirian / Perubahan Perusahaan keterangan dengan “Agen Properti”. 
  • Copy pengesahan badan hukum dari Departemen Kehakiman dan HAM Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh pemilik / pengurus (apabila ada) Daftar Tenaga ahli dua orang dan berkas pendukung Berkas penanggung jawab/Direktur utama (copy KTP, CV, pas foto 4X6 3 lembar) dalam penyampaian dokumen, walaupun yang dikirimkan berupa fotocopy dan pemegang usaha harus dapat menunjukkan dokumen aslinya untuk diperiksa keabsahannya dan dokumen asli tersebut akan dikembalikan setelah selesai.
  • Kemudian dalam waktu tiga hari sejak permohonan diajukan akan ditentukan mengenai: Apabila dinyatakan benar dan lengkap berkasnya, Direktur Bina Usaha dan PP menerbitkan SIU-P4 secara daring. Apabila dinyatakan tidak benar dan/atau tidak lengkap, Direktur membuat surat penolakan disertai alasan penolakan secara daring. Apabila SIU-P4 ditolak, maka bisa mengajukan kembali.
****************
Setelah SIU-P4 diterbitkan maka Badan Usaha Agensi telah sah dimata hukum dalam segala kegiatan yang dijalani.Demikian sedikit pengetahuan dasar mengenai SIU-P4 yang sangat dibutuhkan dalam persyaratan mutlak berdirinya Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (P4).


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Advokasi dalam dunia Properti

-
Gambar
Merujuk kepada hal yang mendasar mengenai aturan Hukum dan Perundang-undangan dalam sistem yang mengatur, peranan hukum adalah suatu yang fundamental dalam sebuah tatanan apapun,dari semua produk Hukum dan perundang-undangan yg dibuat,adalah sektor Properti yang telah melahirkan begitu banyak regulasi hukum yang kuat dan mengikat diantaranya : 1.Peraturan jual-beli, 2.Penyewaan, 3.Sengketa 4.Surat Legalitas Kepemilikan  5.Undang-undang regulasi pelaksanan kegiatan/aktifitas Properti. Dalam hal ini seorang pemiilik Properti membutuhkan pelaksana tugas yang bekerja sebagai perwalian yang mengurus kepentingan hukum pemilik Properti,maka akan ditunjuklah seorang Pengacara, Penasehat hukum,Advokat,atau secara corporate kita kenal dengan Advokasi Badan Hukum adalah seseorang yang melakukan atau memberikan nasihat (advis) dan pembelaan “mewakili” bagi orang lain yang berhubungan (klien) dengan penyelesaian suatu kasus hukum.  Dan akan melakukan tindakan apa saja yang dibenarkan oleh ...
Baca selengkapnya

PEMBAGIAN FEE COMITMENT UNTUK AGENSI PROPERTI

-
Gambar
Umumnya agen properti formal atau broker biasanya akan memperoleh pembayaran komisi (marketing fee) antara 2% – 3,5% dari nilai transaksi, sesuai dengan target penjualan dan waktu yang disepakati. Makin tinggi nilai properti, biasanya makin rendah persentase komisinya. Komisi mereka bisa mencapai 5% apabila jasanya digunakan mulai dari bantuan pemasaran, administrasi, sampai pada tahap akad kredit. Untuk persewaan (bukan jual beli), komisi agen properti juga bisa mencapai 5%. Tak jarang pula, fee agen properti tradisional atau independen (calo) bergantung pada negosiasi dengan penjual atau pembeli. Terkadang mereka tidak meminta dalam bentuk persentase dari nilai transaksi, tetapi mematok nominal tertentu. Contohnya, agen properti independen mematok jasa sebesar Rp10 juta pada harga sebuah rumah yang terjual antara Rp80 juta hingga Rp100 juta. Jika dipersentasekan, besarnya biaya jasa atau komisi agen tersebut antara 5% – 10% dari nilai jual. Di sisi lain, para calo juga ke...
Baca selengkapnya

Peran Pengacara dalam jual beli property

-
Gambar
Peran pengacara dalam jual beli property   Pengacara atau yang sering disebut advokat merupakan seorang praktisi hukum yang memberi nasihat hukum maupun memberikan pendampingan/pembelaan kepada orang yang tersangkut perkara di dalam persidangan. Jadi, fungsi pengacara tidak lain adalah untuk membantu terdakwa dalam proses hukum dan memastikan bahwa hak-hak terdakwa terpenuhi sesuai dan dijatuhi hukuman sesuai apa dengan apa yang terbukti pada persidangan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di negeri ini Memang tujuan adanya pengacara adalah agar proses hukum dapat berjalan lebih adil bagi kedua pihak, serta meminimalisir hambatan yang ada dalam proses pengadilan. Seperti yang baru baru ini dilakukan oleh Firma Hukum Anggoro & Associates telah memberikan dedikasi yang baik dalam membela dan melindungi hak klien, karena kliennya dapat tersenyum lega setelah kasus nya dimenangkan oleh Firma Hukum tersebut. Kasus yang diselesaikan dengan cara alternatif disput...
Baca selengkapnya